Question 1

Apa itu sumber pembiayaan pada isian data di Sistem OSS?

Accepted Answer

Sumber Pembiayaan adalah sumber pendanaan yang digunakan untuk melakukan investasi sesuai kegiatan usaha yang sedang diajukan. 
Adapun sumber pembiayaan mencakup:
a. Modal sendiri yang diambil dari modal disetor/ditempatkan atau sisa modal disetor/ditempatkan (jika belum secara penuh digunakan atas kegiatan usaha lainnya);
b. Pinjaman yang merupakan besaran dana yang didapatkan dari pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri;
c. Laba ditanam Kembali (retained earnings) merupakan laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi dipertahankan dan digunakan kembali untuk kegiatan usaha perusahaan. Nilai tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan (terutama bagi Badan Usaha yang sudah beroperasi lama);
d. Agio Saham, yaitu selisih lebih antara harga setoran pemegang saham dengan nilai nominal sahamnya.

Question 2

Bagaimana cara pencabutan likuidasi akun BUJKA?

Accepted Answer

Bapak/Ibu dapat melakukan pencabutan likuidasi akun Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) secara mandiri melalui OSS sesuai langkah berikut:
1. Kunjungi https://oss.go.id/.
2. Masuk menggunakan username/email/nomor handphone dan password.
3. Pilih menu Kantor Perwakilan » Pencabutan » BUJKA.

Panduan lebih lengkap silakan mengunjungi tautan berikut pada bagian Pencabutan Likuidasi: https://oss.go.id/panduan/6527bb4e048d98beaf14036c

Question 3

Bagaimana cara pencabutan KPPA?

Accepted Answer

Pengajuan permohonan pencabutan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Kunjungi https://oss.go.id/
2. Login ke akun perusahaan menggunakan username dan password yang telah terdaftar
3. Pilih menu KANTOR PERWAKILAN, pilih PENCABUTAN kemudian klik KPPA
4. Selanjutnya, klik AJUKAN PERMOHONAN untuk melakukan proses pencabutan KPPA.
5. Periksa data kantor perwakilan dan dokumen perizinan seperti AoA, LoA, LoI, LoR dan LoS. Lengkapi surat pernyataan dari kepala kantor perwakilan atau direksi perusahaan di negara asal yang menyatakan tidak memiliki hutang piutang
6. Berikutnya, lengkapi data lainnya yang diperlukan dalam proses pencabutan KPPA kemudian centang kotak DISCLAIMER yang berisi Pernyataan Pencabutan KPPA. Klik SAYA SUDAH MEMBACA DAN MENYETUJUI, lalu klik PROSES untuk mengirimkan permohonan pencabutan KPPA

Panduan lengkap pencabutan KPPA dapat dilihat pada tautan berikut: https://oss.go.id/panduan/635970086345c7d71a8144cc

Question 4

Saya Tidak Bisa Cabut KPPA karena Muncul Notifikasi Masa Berlaku LOA Belum Terisi

Accepted Answer

Jika terkendala tidak bisa melakukan pencabutan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) karena masa berlaku dokumen Letter of Appoinment (LoA) belum terisi, silakan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik nama perusahaan di kanan atas lalu klik tombol Lihat Profil.

2. Pilih sub-menu Ubah Kepala Kantor Perwakilan kemudian klik tombol Ubah.

3. Lengkapi data profil kepala kantor perwakilan lalu klik tombol Selanjutnya.

4. Selanjutnya, isi data LOA dan masa berlaku LoA kemudian simpan. Pastikan masa berlaku telah terisi agar tidak muncul notifikasi serupa saat hendak mencabut KPPA.

Question 5

Bisakah Mengubah Akun Perorangan Jadi Badan Usaha?

Accepted Answer

Akun perorangan tidak dapat diubah menjadi badan usaha. Namun, Jika Bapak/Ibu sudah memiliki akun OSS dan belum memiliki NIB, silakan lakukan pendaftaran akun baru dengan memilih jenis badan usaha yang sesuai. Untuk akun yang sudah dimiliki, Bapak/Ibu dapat mengajukan penonaktifan akun.
Apabila NIB sudah terbit, Bapak/Ibu tetap dapat melakukan pendaftaran akun baru dengan memilih jenis badan usaha yang sesuai. Jika NIB sudah tidak ingin digunakan, silakan lakukan pencabutan NIB secara mandiri melalui menu Pencabutan - Pencabutan Likuidasi - klik Permohonan Pelaku Usaha.

Question 6

Bagaimana cara melihat sanksi LKPM yang saya terima?

Accepted Answer

Untuk melihat jenis sanksi dan status sanksi, silakan mengikuti langkah-langkah berikut:
1. Buka situs web resmi
2. Masuk menggunakan email/username dan password
3. Lihat menu SANKSI di barisan kanan pada akun OSS
4. Klik tombol DAFTAR SANKSI LKPM

Question 7

Sanksi apa yang dikenakan jika saya tidak lapor LKPM?

Accepted Answer

Apabila tidak menyampaikan LKPM, sebagaimana diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021, Pelaku Usaha akan dikenai sanksi administratif berupa: 
1. Peringatan tertulis: Diberikan secara berjenjang (pertama, kedua, dan ketiga) jika Anda tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut. ​
2. Penghentian sementara kegiatan usaha: Diberikan jika Anda tidak memenuhi kewajiban LKPM setelah menerima sanksi peringatan tertulis.​ 
3. Pencabutan perizinan berusaha: Diberikan jika Anda mengabaikan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.

Question 8

Bagaimana cara memperoleh Rekomendasi Alih Status ITAS ke ITAP?

Accepted Answer

Prosedur pengajuan alih status izin tinggal, baik ITK menjadi ITAS maupun ITAS menjadi ITAP, kini tidak lagi membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Investasi/BKPM sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Bapak/Ibu dapat melakukan permohonan langsung perubahan status keimigrasian ke Ditjen Imigrasi.

Question 9

Bagaimana prosedur mengundang BKPM sebagai narasumber?

Accepted Answer

Jika ingin mengundang Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai narasumber dalam sebuah acara, Bapak/Ibu dapat mengirimkan surat melalui email info@bkpm.go.id atau mengirimkan surat fisik ke alamat Jl. Gatot Subroto No.44, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190.
Sebagai referensi:
1. Perihal pelayanan perizinan berusaha, surat ditujukan kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.
2. Perihal LKPM termasuk di dalamnya pengawasan, surat ditujukan kepada Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
3. Perihal teknis sistem, surat ditujukan kepada Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Question 10

Adakah Pengajuan Sertifikat Halal yang Gratis?

Accepted Answer

Pemerintah menyediakan program sertifikat halal gratis berupa Self Declare yang hanya dapat diajukan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Pengajuan sertifikat halal dapat dilakukan melalui situs web resmi SIHALAL: https://ptsp.halal.go.id/. Pastikan Bapak/Ibu sudah memiliki NIB berbasis risiko sebelum mendaftar.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama.

Question 11

Di mana alamat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM?

Accepted Answer

Berikut adalah alamat Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM beserta tautan lokasinya
Jl. Gatot Subroto No.44, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190
https://maps.app.goo.gl/MGgmSYEKw8Kcg42t9

Question 12

Bagaimana cara mengajukan bantuan UMKM?

Accepted Answer

Bantuan dana untuk UMKM tidak dapat diajukan melalui OSS. Silakan menghubungi kelurahan atau Dinas Koperasi dan UMKM sesuai dengan lokasi usaha untuk mengetahui informasi terkait bantuan dana bagi UMKM.

Question 13

Kenapa Saat Daftar Akun OSS Muncul Notifikasi Gagal Update ke Database?

Accepted Answer

Notifikasi Gagal update ke database muncul pada saat melakukan pendaftaran karena terdapat kendala pada sistem AHU. Silakan menghubungi pihak AHU Online terkait kendala tersebut.

Question 14

Apakah cetakan OSS produk OSS per tanggal 5 Oktober 2025 sudah menggunakan format baru sebagaimana Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025?

Accepted Answer

Sebagian besar template cetakan produk OSS menggunakan template cetakan eksisting yang disesuaikan dengan PP 28/2025. Seperti misalnya merubah kata-kata PP5/2025 menjadi PP28/2025, dan untuk data-data yang ditampilkan dalam cetakan tidak terlalu jauh berbeda dengan PP 5/2021.

Question 15

Apakah ada penyesuaian form isian di Sistem OSS?

Accepted Answer

Pada awal launching di 5 Oktober 2025, akan ada penyesuaian halaman pengajuan perizinan berusaha eksisting
untuk pengisian data tenaga kerja disabilitas, sumber pembiayaan, hasil penjualan tahunan sebagaimana pengaturan di Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025.

Question 16

Apakah pada di 5 Oktober 2025 penanaman di Sistem OSS sudah menggunakan Lampiran I dan II PP 28?

Accepted Answer

Ya, pada tanggal 5 Oktober 2025, penanaman PB dan PB UMKU sesuai dengan mapping di Lampiran I dan II PP 28 Tahun 2025

Question 17

Apakah terdapat ketentuan nilai investasi bagi PMA untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum?

Accepted Answer

Dalam hal kegiatan usaha pembangunan dan pengusahaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, ketentuan nilai minimum investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan dalam 1 (satu) provinsi yang tercantum pada Pasal 26 ayat 7.

Question 18

Apa saja faktor yang menentukan Nilai investasi bagi UMKM?

Accepted Answer

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025,  Untuk nilai investasi bagi skala usaha mikro, kecil dan menengah ditentukan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Hal tersebut dirincikan sebagai berikut:

Skala usaha mikro:

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Skala usaha kecil:

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Skala usaha menengah:

- Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- Memiliki hasil penjualan tahunan dari kegiatan usaha tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Question 19

Apakah Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi dapat diubah?

Accepted Answer

Sesuai Pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025, pengisian Jangka waktu perkiraan beroperasi dapat dilakukan perubahan sebanyak 1 (satu) kali disertai dengan alasan perubahannya.

Question 20

Apakah perpanjangan perizinan berusaha dan PB-UMKU wajib mengajukan persyaratan dasar yang baru?

Accepted Answer

Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki PB dan/atau PB UMKU dan telah melaksanakan kegiatan usaha, proses perpanjangan PB dan/atau PB UMKU tidak perlu didahului dengan pengajuan persyaratan dasar baru selama persyaratan dasar masih berlaku sesuai dengan yang tercantum pada pada pasal 238 Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025

FAQ

Pencarian NIB